Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Boediono selaku wakil presiden, pada 28 Januari 2010 genap 100 hari. Tepatmnya bagi SBY sudah 5 tahun+100 hari berkuasa di negeri ini.  Kini, rakyat hendak menagih janji-janji politik untuk melakukan perubahan dan perbaikan nasib mereka secara realistis, terutama dalam terobosan melalui program 100 hari yang menjadi masa “uji coba” kemampuannya mengemban amanah rakyat. Tidak berlebihan jika rakyat banyak menaruh harapan pada pemerintahan SBY- Boediono. Sebab rakyat terlibat secara langsung memilihnya melalui proses politik yang cukup demokratis sehingga pemerintahan ini cukup legitimate secara konstitusional. Maka memasuki 100 hari ini menjadi tolak ukur kinerja pasangan pilihan rakyat ini dipertaruhkan demi sebuah legitimasi publik.

Dalam konteks ini, tentunya harapan atas perubahan  itu diinterpretasikan dengan nalar masing-masing rakyat, minimal mengharapkan kondisi kehidupan mereka mengalami perubahan atau perbaikan seperti yang dijanjikan kepadanya. Di tengah peliknya berbagai persoalan bangsa yang mendera, kinerja pemerintah tetap patut dievaluasi secara serius sebagai bagian kontrol yang harus dilakukan seluruh elemen masyarakat. KAMMI telah melakukan kajian terhadap program unggulan dalam kabinet SBY Jilid 2 ini. Hasil Kajian KAMMI menyatakan bahwa 5 tahun+100 hari SBY mengarah kegagalan dalam 5 hal yaitu : Pemberantasan Korupsi (penuntasan kasus Century), menegakkan supremasi hukum dan memperkuat institusi penegakan hukum (intervensi KPK, mafia hukum&peradilan), menjaga kedaulatan & ketahanan ekonomi nasional (harga sembako naik,, agenda neoliberasi ekonomi), mewujudkan reformasi birokrasi secara sistemik, mewujudkan demokrasi substansial di Indonesia.

Melihat kondisi pemerintahan SBY jilid 2 yang seperti itu, maka KAMMI Daerah Malang menuntut :

1. Agar KPK segera menuntaskan skandal Bank Cntury dengan memeriksa Boediono&Sri Mulyani serta seluruh pihak yang terlibat.
2. Menolak kebijakan neoliberasi ekonomi
3. Adakan perombakan tim ekonomi Kabinet Indonesia Bersatu 2
4. SBY segera menepati janjinya dalam pemberantasan korupsi & penegakkan supremasi  hukum

Malang, 29 januari 2010

Ketua Umum KAMMI Daerah Malang

Roby Purnawirawan

Humas KAMMI Malang

TEMPO Interaktif, Surabaya – Sekitar 500-an mahasiswa yang mengatasnamakan Aliansi Arek Jatim dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Surabaya, Malang, Jombang serta Badan Eksekutif Mahasiswa Unair, dan BEM ITS, menuntut Wakil Presiden Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani mundur.

Desakan ini diteriakan massa dalam unjuk rasa yang digelar Kamis (14/1) di depan gedung Negara Grahadi Surabaya. Dalam unjuk rasa itu, mereka menilai pengungkapan skandal Century tidak akan berhasil jika Boediono dan Sri Mulyani tidak melepaskan jabatannya.

“Kami yakin, sepanjang kedua orang ini masih menjabat, pengungkapan kasus melalui pansus tidak akan berhasil,” kata Ahmad Faiz Khudlarie Thoha, Presiden BEM Unair sekaligus juru bicara aksi.

Dalam aksinya, massa juga mendesak aparat penegak hukum mulai KPK, Kejagung dan Polri ikut mengusut kasus ini. “Kami menduga ada politik transaksional di DPR,” kata Ahmad.

Selain membawa berbagai poster dan spanduk yang diantaranya bertuliskan “Turunkan Boediono dan Sri Mulyani” massa juga sempat menggelar long march dari depan monument kapal selam hingga ke depan Gedung Negara Grahadi.

Dalam aksi ini, massa juga menggelar teatrikal yang berisi peran seluruh fraksi di DPR yang saling lempar bola Century untuk kepentingan politik masing-masing.

Aksi ini dikejutkan dengan datangnya salah seorang nasabah Bank Century, Sri Gayatri. Gayatri yang datang mengendari mobil pribadi tiba-tiba menepi dan mendekati massa. Dari dalam mobil, Gayatri mengacung-acungkan tangan mendukung mereka.

Tak cukup dari dalam mobil, Gayatri turun dari mobil lantas mengikuti aksi dengan menyumbangkan orasi diatas sound sistem pengunjuk rasa. “Saya saksi hidup skandal ini,” kata Gayatri.

Surabaya – Sekitar 1000 mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Arek Jatim mendesak Wakil Presiden (Wapres) Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani non aktif dari jabatannya. Keduanya dianggap paling bertanggungjawab atas terjadinya skandal Bank Century yang merugikan negara.

Desakan non aktif Boediono dan Sri Mulyani tersebut disuarakan para mahasiswa itu dalam unjukrasa di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (14/1). “Tak ada pilihan lain, Boediono dan Sri Mulyani non aktif agar proses pengusutan skandal Century berjalan lancar,” kata Ahmad Faiz Khudlarie, Humas Aliansi Arek Jatim.

Aksi besar-besaran seribu massa ini melibatkan mahasiswa dari berbagai elemen. Yakni, BEM Unair, BEM ITS, EM UB, Bem UMS, KAMMI Surabaya, KAMMI Malang, KAMMI Jombang dan FSLDK. Mereka secara serentak demo di depan Grahadi untuk menyampaikan tuntutan Boediono dan Sri Mulyani non aktif.

Hal itu bisa dilihat dari spanduk dan poster yang mereka bawa, serta selebaran yang disebarkan ke masyarakat dan pers. Beberapa lembar spanduk besar bertuliskan “Aliansi Arek Jatim Tuntut Tuntaskan Century, Jangan Biarkan Mereka Bungkam”.

Lebih menyengit lagi kalimat yang tertulis di poster. Hampir semua poster yang dibawa pendemo isinya menyudutkan Boediono dan Sri Mulyani. Seperti, Turunkan Boediono-Sri Mulyani, Sri Mulyani-Boediono Pembobol Century, Skandal Century Perselingkuhan Sri M-Boediono dan Pansus Century Yang Kompak Boy.

Selain menuntut non aktif Boediono dan Sri Mulyani, Aliansi Arek Jatim juga mendesak aparat hukum (KPK, Kejagung dan Polri) untuk segera mengusut tuntas skandal Century dan optimalkan masa kerja pansus tanpa melibatkan kepentingan politik.

“Penyidikan Pansus Century sangat ironis. Terkesan berbelit-belit, tidak fokus, bahkan ada kecenderungan mengarah pada politik transaksional. Apalagi, koalisi pemerintah di legislatif yang begitu dominan,” ujarnya.

Kondisi tersebut, tambahnya diperparah ketika Boediono dan Sri Mulyani yang paling bertanggungjawab terhadap kebijakan ini masih dibayang-bayangi kekuasaan dan jabatan politik yang masih melekat sehingga mau tidak mau mempengaruhi proses penguatan fakta yang sebenarnya.

“Belum lagi, aparat hukum berjalan ditempat, terpana menunggu hasil penyidikan pansus. Padahal, penyelesaian ahukum skandal Century juga menjadi program 100 hari SBY-Boediono. Melihata fakta itu, kami pesimis pengusutan skandal Century bisa tuntas,” jelas Presiden BEM Unair ini. (Mb)

Keterangan foto: Seribu mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Arek jatim demo menuntut Boediono dan Sri Mulyani non aktif di depan Grahadi, Surabaya, Kamis (14/1) sore.

SURABAYA,KOMPAS.com- Sekitar 300 mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Arek Jatim, Kamis (14/1/2010) sore ini, menggelar demonstrasi di Jalan Gubernur Suryo, depan Gedung Grahadi, Surabaya. Turut bergabung dalam aksi itu salah satu nasabah Bank Century, Sri Gayatri.

Kerumunan mahasiswa mulai menyemut di depan Gedung Grahadi sekitar pukul 14.30. Aksi demonstasi kemudian dimulai pukul 15.00 dengan rangkaian orasi dan yel-yel dari berbagai elemen mahasiswa, seperti BEM Universitas Airlangga, BEM Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, KAMMI Surabaya, KAMMI Malang, KAMMI Jombang, dan beberapa komunitas lainnya.

Tepat saat aksi demonstrasi dimulai, salah sata nasabah Bank Century Sri Gayatri melintas di Jalan Gubernur Suryo. Iapun merapat ke tempat demonstrasi sambil berteriak memberikan semangat pada para demonstran.

Sri Gayatri segara memarkir kendaraan dan kemudian bergabung dengan para mahasiswa. Sambil berjalan ia berteriak, “Kembalikan uang rakyat, kembalikan uang nasabah Bank Century. Usut tuntas koruptor Bank Century.

RADAR MALANG – Mahasiswa yang tergabung dalam KAMMI Malang masih marah terhadap keputusan menyuntikkan dana terhadap Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun. Sebagai bentuk kemarahan itu, kemarin membakar foto mantan Gubernur Bank Indonesia Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, dua pejabat yang dianggap paling bertanggung jawab atas pengucuran dana tersebut.

Aksi KAMMI itu berlangsung di Jalan Veteran. Mereka juga berorasi dan meneriakkan yel-yel antikorupsi sambil mengusung poster cukup besar yang berisi sikap kecewa terhadap kebijakan pemerintah itu. Para mahasiswa juga membawa foto Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Anggodo Widjojo, Boediono, dan Sri Mulyani yang diplester warna merah. “Yang kami usung saat ini adalah mendesak penegakan hukum dan pemberantasan korupsi,” tandas Robbi Purnawirawan, ketua KAMMI Malang kemarin.

Aktivis juga mengangkat tentang tema Malari 74 dalam aksinya kemarin. Bagi mereka, semangat yang muncul saat terjadinya peristiwa Malari sama dengan saat ini. Saat itu juga terjadi puncak kekecewaan mahasiswa terhadap pemerintahan Soekarno karena kapitalisme dan korupsi telah mengancam keselematan negeri ini. “Kami selalu mengingatkan peristiwa Malari itu karena ada semangat dan meomentum yang sama,” ujar Robbi.

Robbi berjanji, rekan-rekannya akan terus melakukan aksi agar pengusutan kasus Bank Century tuntas. Aksi KAMMI tidak akan berhenti sebelum ditemukan siapa yang salah dan diadili. “Harapan kami, pansus angket tidak sampai gembos atau masuk angin. Kami konsisten untuk mengawalnya,” ucapnya.

Sorotan lain yang diusung adalah masalah mafia yang ternyata tidak hanya terjadi di lembaga peradilan. Di rumah tahanan negara (rutan) pun terjadi praktik yang justru melanggar hokum seperti pemberian fasilitas mewah kepada napi Artalyta Suryani alias Ayin di Rutan Pondok Bambu, Jakarta. “Itu semua harus segera dibenahi,” teriak Robbi. (abm/yn)

Malang (beritajatim.com) - Demo ratusan aktivis Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Cabang Malang, rupanya diwarnai aksi bakar-bakar. Usai berorasi dan berjalan mengeliling areal Jalan Veteran, Kota Malang, disekitar kawasan kampus Unibraw, mereka pun membakar sejumlah foto termasuk foto Wakil Presiden Boediono, Rabu (13/01/10) siang.

Aksi itu dilakukan saat unjuk rasa mereka, menuntut penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. “Dengan semangat gerakan mahasiswa angkatan 74 dan memperingati malapetaka peristiwa 15 januari/Malari, hapus mafia hukum sekarang juga,” teriak Roby Purnawirawan, Ketua Umum KAMMI Malang.

Menurut Roby, pemberantasan korupsi dan mafia hukum dewasa ini seakan-akan hanya isapan jempol saja. Terbukti, mafia-mafia hukum tidak hanya diperadilan saja. Tapi sudah masuh pada rana penjara dimana didalam rutan, malah disulap menjadi istana-istana mewah para pelaku kejahatan hukum di negeri ini.

Pada unjuk rasa itu, demonstran juga mengkritisi jika tahanan yang ditempati Artalyta alias Ayin, adalah bentuk ketidak beresan hukum di Indoesia. Jika penjahat lain harus tidur diatas ubin, Ayin malah bebas menikmati fasilitas mewah penjara termasuk mengendalikan perusahaan bonafitnya dari balik sel berkelas itu.

“Sungguh ironi penegakan hukum di negeri ini. Kalau begini caranya, mana mungkin pelaku kejahatan bisa jera. Bisa jadi, mereka akan berlomba-lomba untuk melakukan kejahatan. Karena penjara bukan momok? menakutkan bagi penjahat berduit macam Artalyta itu,” terang Roby.

Hal senada juga diungkapkan Fuad Rahman, Juru Bicara Aksi itu menilai pemberantasan korupsi yang didengungkan pemerintah SBY, hanyalah jargon politik saat kampanye lalu. Ia bahkan menilai pemerintahan SBY jilid II tak lebih hanya melakukan tebang pilih dalam memberantas pelaku korupsi termasuk mafia hukum dan peradilan. “Sungguh menggenaskan. Fasilitas penjara mewah bak hotel bintang lima. Ini semua harus diakhiri,” ucap Rahman lantang.

Entah karena sudah terbawa emosi, para demonstran lantas menumpuk foto ditengah lingkaran. Pada foto itu terpampang jelas Wapres Boediono, Sri Mulyani, Anggodo, Robert Tantular serta Presiden SBY. Mendadak, tak seberapa lama, mereka pun menyiramkan bensin dan membakar foto-foto tersebut. Dalam sekejap, kepulan asap dan api pun melumat foto-foto tersebut. Petugas yang berada disisi kanan jalan pun, hanya diam saja dan tak merespon saat tahu foto Wapres dan Presiden dibakar.

Di akhir unjuk rasa,? ratusan aktivis KAMMI mendesak agar pemerintah mencopot pejabat yang terlibat memberi kemewahan pelaku kejahatan saat berada didalam rutan. Selain mendukung pansus DPR dan KPK dalam mengusut tuntas kasus Bank Century, KAMMI juga meminta agar Sri Mulyani selaku menteri keuangan dan Boediono yang tak lain adalah Wakil Presiden, dicopot dari jabatannya untuk mempermudah penyidikan.

Selebihnya, mereka juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawasi dan mendukung gerakan penegakkan hukum dan pemberantasan korupsi di Indoenesia. Termasuk, meminta para pelaku mafia hukum macam Anggoda dan Robert Tantular, dihukum berat. [yog/kun]

Dunia penegakan hukum di Indonesia kembali tercoreng. Beberapa waktu yang lalu masyarakat kembali dipertontokan secara gamblang bagaimana keadilan di Indonesia adalah sesuatu yang dapat di beli dengan uang. Terkuaknya Mafia-mafia hukum tidak hanya di peradilan saja tetapi di tempat hkuman yaitu Rumah Tahanan (Rutan). Dengan mata telanjang masyarakat dipertontonkan kemewahan luar biasa para penjahat dan Koruptor berduit. Artalyta dan Ayin, si penyuap hakim mendapatkan fasilitas penjara bak di hotel bintang Lima. Hal ini sangat kontras dengan para penjahat lainya yang tidak berduit. Kondisi mereka di penjara sungguh mengenaskan. Demikian potret Rumah Tahanan yang bisa di beli dengna uang. Sehingga gagaiman mungkin Penjara bisa menibulkan efek jera bagi penjahat berduit..? Sungguh Ironi bagi penegakan Hukum di Indonesia.

Di saat perjalanan Pansus Angket Century DPR RI yang terus berjalan menguak skandal Bail out 6,7 Triliun, ternyata masyarakat belum juga melihat adanya penegakan hukum yang seadil-adilnya dan pemberantasan korupsi yang serius di Indonesia. KPK sebagai lembaga pmberantas korupsi terkesan lamban dalam penanganan kasus Korupsi Besar. Koruptor Kakap seperti Anggodo masih berkeliaran, belum ditetapkan sebagai tersangka. Skandal bank Century belum berani di ungkap secara dalam oleh KPK. Hal ini seperti menegaskan bahwa Pemerintahan SBY jilid 2 ini terkesan tebang Pilih dalam Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Padahal tema pemberantasan Korupsi dan penegakan Hukum menjadi jargon utama SBY ketika kampanye Pilpres 2009.

Maka dari itu di ilhami oleh semangat perjuagnan Gerakan Mahasiswa angkatan tahun 74 dan untuk memperingati peristiwa Malari ( Malapetaka 15 hJanuari) KAMMI Daerah Malang kembali menyuarakan agar di lakukan Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi yang lebih serius di Indonesia. KAMMI menyatakan sikap :

1. Menuntut kepada Pemerintah agar memberantas mafia Peradilan dan makelar kasus (Markus) dengan serius, mencopot Pejabat terkait yang memberikan Fasilitas mewah bagi tahahan di Seluruh Rutan di Indonesia.
2. Mendukung Penuh Pansus DPR dan KPK untuk terus mengungkap dengan benar skandal kasus Bank Century hingga ke akarnya
3. Menuntut agar Pejabat terkait kasus bank Century Wapress Boediono dan Men Keu Sri mulyani untuk di Non Aktifkan agar mempermudah penyidikan.
4. Mengajak Masyarkat untuk bersama-sama mengawasi dan mendukung Gerakan Penegakan hukum seadiladilnya dan Pemberantassan Korupsi di Indonesia.

Malang, 13 Januari 2010

Ketua Umum KAMMI Daerah Malang

Roby Purnawirawan